Blog

Kerjasama Binus dan NTFP-EP

Setelah sebelumnya mengunjungi Tanjung Isuy, Kutai Barat, Kalimantan timur, tim dosen desain grafis Binus University kembali bekerjasama dengan Non-Timber Forest Products-Exchange Programme (NTFP-EP) Indonesia.

Kunjungan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Panen Raya Nusantara di 2015.

13106780_10154111777473769_1204277494_o 13078187_10154111791783769_1364985134_o 13073115_10154111791933769_256642031_o 13063974_10154111777548769_824540377_o 13063929_10154111777618769_806270104_o 13062757_10154111777398769_130120209_o 13054961_10154111776013769_149884540_o 13054807_10154111776418769_1978913129_o 13000497_10154111774533769_194117806_o

24 April 2016 dua tim dosen Binus mengunjungi dua daerah sekaligus. Sari Wulandari dan Imam Tobroni mengunjungi Sintang, Kalimantan Barat. Mita Purbasari dan Anita Rahardja ke Tanjung Isuy, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Pasti seru penelitian dan hasil kolaborasi yang dilakukan dengan teman-teman lokal. Mari kita tunggu kabar lengkapnya.

  admin   Apr 25, 2016   Blog   0 Comment Read More

PARARA dalam Foto

Masih terngiang-ngiang soal Festival Panen Raya kemarin itu?

Mari intip dokumentasinya di sini. Foto-foto lari pagi PARARA ada di sini. Bila ingin lihat Peragaan Busana di malam penutupan, sila lihat ini.

  admin   Jun 19, 2015   Blog   0 Comment Read More

Perlindungan Terhadap Kekayaan Tradisi Indonesia

Kearifan tradisional Indonesia terancam jika tidak ada perlindungan dari pemerintah untuk mencatat dan melestarikannya. Perlu ada undang-undang untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang bertujuan untuk mengembangkan budaya, memanfaatkan pengetahuan tradisional, melestarikan budaya, mempromosikan dan melindungi budaya dan pengetahuan tradisionalnya seperti dengan penyebutkan asal usul dan menghargai aspek relijius yang berlaku di masyarakat adat.

Upaya melindungi masyarakat adat dengan Hak Kekayaan Intelektual menurut Agus Sardjono dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah salah alamat.

“HaKI itu bersifat individual, komersial dan dibangun untuk memonopoli hak sedangkan kearifan lokal bersifat komunal, tidak komersil. Jadi kalau menerapkan HaKI untuk melindungi pengetahuan tradisional ya salah alamat. Kecuali untuk melindungi produk berbasis pengetahuan tradisional.”

Penerapan HaKI yang berlaku saat ini tidak menjangkau kearifan tradisional karena memiliki konsep property atau kepemilikan yang berbeda. Sifatnya yang turun temurun itulah yang membuatnya disebut memiliki sumber daya genetik. Sumber daya genetik dan kearifan lokal pada masyarakat adat adalah hal yang terpisahkan. Sumber daya genetik, menjadi salah satu komponen keanekaragaman hayati yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemanfaatnya, masyarakat biasanya menggunakan kearifan lokal ini sebagai sebuah sistem tatan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan ekologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal.

“Karena sifatnya yang berbeda itulah, HaKI yang berlaku saat ini tidak bisa untuk melindungi masyarakat adat Indonesia. Harus ada konsep baru dalam melindungi budaya Indonesia yang sifatnya untuk mencegah mereka yang tidak berhak mengakui kekayaan tradisi Indonesia dan menjadikannya komersil. Ini adalah masalah komersialisasi.” – Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Beberapa produk dari masyarakat lokal sudah mendaftarkan diri mendapatkan HaKI seperti Madu Sumbawa dan Beras Adan Krayan-Kalimantan Timur. Ada sistem indikasi geografis, peta yang menggambarkan darimana sebuah produk berasal. Jika terjadi perselisihan mengenai pengakuan sebuah produk budaya maka dikembalikan pada indikasi geografisnya. Dalam sistem hukum internasional ada yang disebut sebagai Disclosure of Origin, bahwa budaya bebas diekspresikan di berbagai wilayah atau negara manapun tetapi harus dengan menyebutkan darimana budaya itu berasal.

Madu Sumbawa mendapatkan indikasi geografisnya pada tahun 2011 dan Beras Adan Krayan pada 2012. Perwakilan FORMADAT, Kepala Adat Krayan Barat, Leli Gala Paru berharap pengakuan produk dari Krayan bisa juga didapat oleh produk yang berasal pengetahuan lokal lainnya

“Di Krayan, kami hidup secara turun menurun. Pertanian kami di sana sudah ada sejak 600 tahun lalu dan bertahan secara turun menurun tapi kami berharap pengakuan tidak hanya untuk beras tapi yang lainnya juga.”

Tetapi pengakuan HaKI untuk produk lokal yang diusahakan oleh kelompok organisasi masyarakat sipil menurut Abdon Nababan tidak akan kuat tanpa adanya pengakuan secara administrasi yang mencatat dan mengakui secara hukum setiap karya intelektual komunitas lokal yang ada di Indonesia. Salah satu yang dikejar oleh organisasi masyarakat sipil adalah segera disahkannya Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat untuk melindungi masyarakat adat secara hukum.

talkshow haki

  admin   Jun 07, 2015   Blog   0 Comment Read More
Page 1 of 512345