Perlindungan Terhadap Kekayaan Tradisi Indonesia

  admin   Jun 07, 2015   Blog   0 Comment

Kearifan tradisional Indonesia terancam jika tidak ada perlindungan dari pemerintah untuk mencatat dan melestarikannya. Perlu ada undang-undang untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang bertujuan untuk mengembangkan budaya, memanfaatkan pengetahuan tradisional, melestarikan budaya, mempromosikan dan melindungi budaya dan pengetahuan tradisionalnya seperti dengan penyebutkan asal usul dan menghargai aspek relijius yang berlaku di masyarakat adat.

Upaya melindungi masyarakat adat dengan Hak Kekayaan Intelektual menurut Agus Sardjono dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah salah alamat.

“HaKI itu bersifat individual, komersial dan dibangun untuk memonopoli hak sedangkan kearifan lokal bersifat komunal, tidak komersil. Jadi kalau menerapkan HaKI untuk melindungi pengetahuan tradisional ya salah alamat. Kecuali untuk melindungi produk berbasis pengetahuan tradisional.”

Penerapan HaKI yang berlaku saat ini tidak menjangkau kearifan tradisional karena memiliki konsep property atau kepemilikan yang berbeda. Sifatnya yang turun temurun itulah yang membuatnya disebut memiliki sumber daya genetik. Sumber daya genetik dan kearifan lokal pada masyarakat adat adalah hal yang terpisahkan. Sumber daya genetik, menjadi salah satu komponen keanekaragaman hayati yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemanfaatnya, masyarakat biasanya menggunakan kearifan lokal ini sebagai sebuah sistem tatan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan ekologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal.

“Karena sifatnya yang berbeda itulah, HaKI yang berlaku saat ini tidak bisa untuk melindungi masyarakat adat Indonesia. Harus ada konsep baru dalam melindungi budaya Indonesia yang sifatnya untuk mencegah mereka yang tidak berhak mengakui kekayaan tradisi Indonesia dan menjadikannya komersil. Ini adalah masalah komersialisasi.” – Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Beberapa produk dari masyarakat lokal sudah mendaftarkan diri mendapatkan HaKI seperti Madu Sumbawa dan Beras Adan Krayan-Kalimantan Timur. Ada sistem indikasi geografis, peta yang menggambarkan darimana sebuah produk berasal. Jika terjadi perselisihan mengenai pengakuan sebuah produk budaya maka dikembalikan pada indikasi geografisnya. Dalam sistem hukum internasional ada yang disebut sebagai Disclosure of Origin, bahwa budaya bebas diekspresikan di berbagai wilayah atau negara manapun tetapi harus dengan menyebutkan darimana budaya itu berasal.

Madu Sumbawa mendapatkan indikasi geografisnya pada tahun 2011 dan Beras Adan Krayan pada 2012. Perwakilan FORMADAT, Kepala Adat Krayan Barat, Leli Gala Paru berharap pengakuan produk dari Krayan bisa juga didapat oleh produk yang berasal pengetahuan lokal lainnya

“Di Krayan, kami hidup secara turun menurun. Pertanian kami di sana sudah ada sejak 600 tahun lalu dan bertahan secara turun menurun tapi kami berharap pengakuan tidak hanya untuk beras tapi yang lainnya juga.”

Tetapi pengakuan HaKI untuk produk lokal yang diusahakan oleh kelompok organisasi masyarakat sipil menurut Abdon Nababan tidak akan kuat tanpa adanya pengakuan secara administrasi yang mencatat dan mengakui secara hukum setiap karya intelektual komunitas lokal yang ada di Indonesia. Salah satu yang dikejar oleh organisasi masyarakat sipil adalah segera disahkannya Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat untuk melindungi masyarakat adat secara hukum.

talkshow haki

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*