Latar Belakang

Menuju Ekonomi Komunitas Adil Lestari

 

Latar Belakang

Agenda pembangunan Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tinggi melalui skema perluasan investasi pada industri-industri ekstraktif, dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi usaha ekonomi komunitas dan ekosistemnya. Pada saat yang sama, dukungan bagi ekonomi komunitas yang adil dan lestari yang berbasis pada hasil hutan baik yang kayu maupun bukan kayu masih sangat minim. Pada saat ini dukungan dari pemerintah maupun dunia usaha dalam mendukung produk-produk komunitas skala kecil yang yang adil dan lestari masih sangat minim. Sebagai contoh, data dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan 2010-2014, khusunya pada sub sektor bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa sebagian besar kredit usaha rakyat (KUR) masih disalurkan kepada sektor perdagangan (37,5 persen), sektor pertanian dan perikanan (17,1 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan sektor hulu (14,2 persen).

Saat ini, pemerintah Indonesia masih belum memiliki keterampilan, pengetahuan dan konektivitas yang cukup untuk mengembangkan, melaksanakan dan mendukung inisiatif ekonomi komunitas yang kredibel serta berkelanjutan yang bisa digunakan untuk negosiasi dalam meningkatkan insentif ekonomi baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Beberapa contoh model inisiatif ekonomi komunitas yang berkelanjutan di bidang pertanian dan kehutanan yang dikelola oleh komunitas, diantaranya: kewirausahaan pembalakan kayu berbasis komunitas, kewirausahaan komunitas berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK/non-timber forest products-NTFP-EP Indonesia), kewirausahaan rotan, pewarna alami, dan produk-produk organik yang berbasis pertanian. Model-model dan inisiatif seperti ini akan memberikan ruang kreatif bagi komunitas untuk menyajikan lebih banyak inisiatif dan model secara kolektif sehingga dapat menarik perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan swasta. Hal ini juga sesuai dengan salah satu visi pemerintahan Jokowi dalam sendi perekonomian Indonesia yang menekankan untuk memperkuat sendi-sendi perekonomian bangsa melalui perekonomian rakyat/komunitas, sehingga mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi.

Sangat tepat jika pengarusutamaan model ekonomi komunitas adil-lestari dilaksanakan secara kolaboratif dengan para konsumen, swasta serta pemerintah yang akan menjadi lokomotif penggerak ekonomi komunitas. Hasil dari model dan inisiatif ini akan meningkatkan kecintaan konsumen akan produk-produk ekonomi komunitas adil-lestari dan akan menghadirkan peningkatan pemahaman dan penghargaan masyarakat luas terhadap produk-produk ekonomi komunitas adil-lestari.

Sendi ekonomi bangsa yang kuat juga merupakan hal yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan akan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015 ini. Keberagaman ekonomi akan menjadi faktor penentu stabilitas negara, dan juga sekaligus menjadi perisai terhadap serbuan produk-produk impor yang akan dengan bebas memasuki pasar Indonesia. Tentu saja dengan 250 juta warganya, Indonesia akan menjadi target utama pemasaran produk-produk negara-negara di ASEAN maupun bagian dunia lainnya.


Jalan Menuju Ekonomi Komunitas Adil-Lestari

Sektor usaha kecil menengah dalam mengelola sumber daya alam secara bijak yang dikelola oleh komunitas terkadang tidak dianggap sebagai potensi alternatif ekonomi ramah lingkungan. Padahal mereka melakukan gerakan dalam menjawab permasalah ekologi ataupun sosial di sekitar mereka. Keuntungan ekonomi yang didapat tidak pernah untuk keperluan kapital besar (industri/ perusahaan), melainkan dikembalikan kepada kebutuhan ekonomi harian komunitas yang sederhana, dan diperuntukkan untuk memperluas perbaikan lingkungannya kembali.

Jika upaya yang telah dirintis komunitas ini dikembangkan lebih baik lagi, maka peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, pesisir, juga secara otomatis memperbaiki ekologi sekitar. Ini adalah sebuah bentuk karya dari komunitas, oleh komunitas dan untuk komunitas. Jika mereka dapat keuntungan maka itu akan kembali ke komunitas dan perbaikan lingkungan. Karena awalnya mereka bergerak untuk perbaikan lingkungan serta sosial dan bukan mencari keuntungan semata. Potensi ekonomi baru mereka lihat belakangan, dan itu pun guna memelihara keberlanjutan yang telah mereka perjuangkan.

Diharapkan kewirausahaan komunitas yang diawali dengan pergerakan perjuangan untuk memperbaiki lingkungan hidup dan kondisi sosial tidak lagi dianggap sebagai perlawanan, tetapi sebagai upaya memberikan solusi dan menjawab tantangan persoalan yang dihadapi oleh suatu wilayah dan warganya. Jadi seharusnya, terutama pemerintah, justru bisa memberikan dukungan penuh terhadap gerakan tersebut. Karena ternyata terbukti, justru telah membawa kesejahteraan masyarakat dan juga keberlanjutan lestarinya lingkungan dan perdamaian. Ada banyak produk-produk komunitas yang adil dan lestari yang muncul dari inisiatif-inisiatif komunitas, beberapa contoh diantaranya:

Bina Usaha Rotan (BUR) merupakan asosiasi dari lebih dari 50 orang penenun kerajinan Dayak Benuaq yang terletak di Desa Pepas Eheng, Kutai Barat, Kalimantan Timur yang menghasilkan keranjang rotan tenunan tangan yang rumit dengan motif yang mencerminkan ekologi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Rotan untuk keranjang ini diambil dari kebun rotan yang dikelola secara berkelanjutan. BUR telah mendapat pengakuan internasional dari INACRAFT (2010) untuk kualitas dan desain inovasi unggulannya. Produk mereka telah dijual di pameran bergengsi di Jepang (2012, 2013) dan AS (2014) dan sekarang memiliki jaminan keberlanjutan. Rata-rata, 35% dari seluruh pendapatan rumah tangga anggota-anggota BUR berasal dari keranjang rotan tenun sehingga sumber pendapatan ini sangat penting untuk kesejahteraan keseluruhan keluarga Dayak di daerah ini. Upaya ini telah mendorong perlindungan dan pemeliharaan kebun rotan dan menginspirasi lebih banyak penenun di Eheng dan desa-desa lain untuk melanjutkan tradisi kerajinan mereka.

Inisiatif lainya dari Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) yang terdiri dari lebih dari 450 anggota di 11 koperasi mencakup lebih dari 17.000 ha lahan di Batulanteh, Sumbawa. Mereka sekarang menerapkan metode panen yang berkelanjutan dan pengolahan higienis dengan dukungan dari jaringan nasional JMHI (Jaringan Madu Hutan Indonesia). Pada 2013, JMHS menghasilkan lebih dari 20 ton madu! Mereka juga telah mengakses pasar yang canggih melalui Amway dan juga di toko-toko khusus di Jakarta. Melalui promosi dan peningkatan kualitas, harga kepada petani telah meningkat lebih dari 150% dalam 5 tahun terakhir. Madu hutan rata-rata saat ini memberikan kontribusi Rp 2.500.000 untuk pendapatan bulanan petani, yang sudah setara upah minimum di sebagian besar wilayah, meskipun madu hanya salah satu dari beberapa sumber-sumber pendapatan untuk keluarga petani. Karena keberhasilan dan pengakuan atas JMHS, organisasi ini sekarang memegang bentuk hak kekayaan intelektual (HAKI) melalui sertifikasi resmi Indikasi Geografis (GI) dari pemerintah untuk madu hutan Sumbawa.

Kelompok Perempuan Muara Tanjung yang berlokasi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara memiliki cerita tersendiri. Mereka berwirausaha dengan mengembangkan berbagai produk dari hutan bakau untuk alternatif pendapatan. Ada selai, keripik, teh dan berbagai penganan yg terbuat dari bakau diproduksi oleh kelompok perempuan yang beranggotakan 20 orang ini. Hasilnya, mereka selalu menjaga ekosistem hutan bakau agar bisa terus memproduksi berbagai panganan ini. Dengan demikian, wilayah bakau tetap terjaga dan warga bisa memiliki alternatif pendapatan.

Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat menjadi pilihan peningkatan ekonomi yang lebih adil dan lestari bagi masyarakat daripada tawaran ekonomi yang berbasis investasi dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam konteks arah pembangunan nasional, inisiatif kewirausahaan lokal akan menyumbang lebih besar lagi pada pendapatan nasional dan ketahanan perekonomian di tingkat lokal.

 

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*